Rakyat.id – Azerbaijan,- Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu pembicara yang hadir dalam 1st Azerbaijan National Urban Forum (NUFA). Acara yang digelar di Kota Aghdam pada tanggal 5 Oktober dan Kota Baku pada tanggal 6 Oktober ini dihadiri oleh 400 delegasi yang berasal dari perwakilan berbagai negara, organisasi internasional, kalangan professional, dan peneliti/akedemisi/pakar dengan membahas penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), resilient, dan New Urban Agenda dalam membangun kawasan perkotaan, infrastruktur, perekonomian, dan pariwisata.
Dalam forum yang digagas oleh State Committee on Urban Planning and Architecture of the Republic of Azerbaijan, delegasi yang hadir dari berbagai negara di dunia ini diharapkan dapat bersama-sama mengaplikasikan New Urban Agenda sebagai pendorong rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan-kawasan yang terdampak konflik. Lebih lanjut, New Urban Agenda juga diharapkan menjadi panduan bersama untuk mempercepat perwujudan pembangunan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, dan pencapaian target-target layanan negara kepada rakyatnya.
Baca Juga : pupr-ri-lanjutkan-pembangunan-jalan-perbatasan
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa menyampaikan beberapa aspek terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang di Indonesia, diantaranya kondisi geografi dan demografi Negara Indonesia secara umum maupun dari aspek kebencanaan, pengintegrasian adaptasi perubahan iklim dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Indonesia, serta pengendalian indeks hijau dan biru dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada kota-kota maupun kawasan perkotaan di Indonesia.
Untuk perwujudan pemenuhan target SDGs Indonesia, dalam konteks kolaborasi pembangunan kota-kota dan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN dengan fungsi dan tugas terkait penyelenggaraan penataan ruang (perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) serta administrasi pertanahan, dapat memberikan konstribusi positifnya dengan cara melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
Koordinasi terkait pemenuhan SDGs dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui pendokumentasian dan evaluasi aksi kolaborasi yang sudah dilakukan, seperti penanganan Kota Palu pasca bencana likuifaksi, pembangunan Ibu Kota Nusantara, maupun pemilihan suatu pembangunan/pengelolaan berbagai kota-kota di daerah kawasan perkotaan yang sedang berlangsung saat ini, misalnya Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, dan Kawasan Perkotaan Cekungan, sebagai suatu integrated collaborative pilot project secara nasional maupun regional/lokal.
Sumber & Foto: {KEMENATR/BPN RI}
[rakyatid]
