Pemerintah diminta mengatasi persoalan BPJS Kesehatan secara komprehensif, berbasis kajian mendalam dan terpadu, serta fokus pada akar masalah dan menggunakan pendekatan positif. Bukan justru hanya terpaku pada rencana menaikkan tarif iuran BPJS serta mengedepankan pemberian sanksi yang seolah menjadi satu-satunya jalan keluar masalah.
Demikian ditegaskan Kurniasih Mufidayati, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rabu (9/10), yang juga merupakan tenaga pengajar dosen kebijakan publik ini menegaskan dalam memutuskan kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS harus diambil berdasarkan kajian bukti yang tepat atau Evidence Based Policy.
“Kajiannya harus mendalam dan terpadu, melibatkan semua stakeholder, termasuk di dalamnya pakar, akademisi dan perwakilan masyarakat, juga parlemen, sebelum keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat ini diberlakukan,”.
Bahkan untuk mencari solusi guna mengatasi defisit keuangan di BPJS, juga perlu dilakukan kajian yang komprehensif dari berbagai dimensi kehidupan masyarakat.
“Analisa kondisi masyarakat yang akan terdampak oleh keputusan kenaikan tarif BPJS ini khususnya pada dimensi ekonomi, sosial, kualitas layanan kesehatan, kepatuhan dan dimensi lainnya,”.
Apakah kenaikan iuran BPJS dan pemberian sanksi akan membuat masyarakat langsung patuh membayar dan menutup defisit?.
Atau sebaliknya?.
Alumni UI ini menambahkan, agar pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia ini. “Fokus pada akar masalah yang menyebabkan terjadinya defisit keuangan di BPJS dan besarnya tunggakan pembayaran iuran BPJS dr peserta BPJS”.
“Kajian dengan fokus mencari akar masalah atau Root Cause Analysis harus dilakukan untuk mengetahui secara mendasar penyebab masalah”.
Mengapa tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS belum optimal? Tentu saja harus dicari penyebabnya. Mulai dari akar masalahnya diselesaikan ”.
Dijelaskan, banyak faktor yang bisa dianalis dan dicari solusinya terhadap permasalahan kepatuhan tersebut. Mufida memberikan contoh, misalnya faktor Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang urgensi iuran BPJS, yang bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk taat membayar iuran.
“Sejauh mana seluruh lapisan masyarakat faham betul tentang hal tersebut, dan bagaimana fasilitas kemudahan pembayaran iuran?,”.
Selain itu, contoh faktor lain yang tak kalah penting, adalah tentang kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. “Ada pandangan masyarakat, enggan membayar iuran karena pelayanan belum memadai menurut mereka. Terdapat gap persepsi masyarakat dan pemerintah tentang kualitas pelayanan kesehatan.
Dan mungkin masih banyak faktor lain penyebab besarnya tunggakan iuran BPJS ?.
Semuanya masih perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif.
Nara Sumber: Kurniasih Mufidayati
[fiq/RID]
