Sistem Pajak di Negara Berkembang,Tantangan | Peluang | Reformasi

Assalamu’alaikum Pembaca Rakyat.id .

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara berkembang untuk mendanai layanan publik dan proyek pembangunan. Namun, dibandingkan dengan negara maju, sistem perpajakan di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kepatuhan pajak yang rendah, infrastruktur perpajakan yang terbatas, serta kendala ekonomi informal yang besar. Di tengah kondisi tersebut, reformasi perpajakan di banyak negara berkembang terus diupayakan agar dapat menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

1. Struktur Pajak yang Menantang: Sumber Pendapatan Terbatas

Sumber pajak di negara berkembang umumnya masih sangat terbatas, dan sebagian besar pendapatan negara masih bergantung pada pajak konsumsi serta sumber daya alam. Beberapa jenis pajak utama meliputi:

• Pajak Konsumsi (VAT atau GST)

  : Pajak pertambahan nilai atau pajak barang dan jasa biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara. Di banyak negara berkembang, VAT berlaku secara luas dengan tarif antara 10% hingga 15%. Namun, ketergantungan yang besar pada pajak konsumsi ini sering kali membuat beban pajak menjadi lebih tinggi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

• Pajak Perdagangan Internasional

  : Banyak negara berkembang memungut pajak atas impor dan ekspor. Pajak impor menjadi sumber pendapatan yang penting, terutama bagi negara yang masih mengandalkan barang impor untuk kebutuhan domestik. Meski demikian, ketergantungan pada pajak perdagangan menimbulkan risiko bagi negara berkembang ketika terjadi fluktuasi harga barang internasional.

• Pajak Penghasilan

  : Pajak penghasilan di negara berkembang masih sangat terbatas cakupannya, terutama karena sulitnya mengumpulkan data penghasilan penduduk yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Selain itu, tarif pajak yang rendah dan celah regulasi membuat banyak kelompok berpenghasilan tinggi sulit terjangkau oleh otoritas pajak.

• Pajak Sumber Daya Alam

  : Negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam sering kali memungut pajak dari sektor pertambangan, minyak, dan gas. Namun, pengelolaan pajak ini sering menghadapi tantangan berupa korupsi dan ketidaktransparanan dalam kontrak dan penentuan tarif pajak.

2. Tantangan Utama dalam Sistem Perpajakan di Negara Berkembang

Sistem pajak di negara berkembang menghadapi beberapa tantangan serius, antara lain:

• Tingkat Kepatuhan yang Rendah: Di banyak negara berkembang, kesadaran wajib pajak masih rendah. Banyak orang enggan membayar pajak karena kurangnya pengetahuan, ketidakpercayaan pada pemerintah, dan persepsi bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak.
• Ekonomi Informal yang Besar: Ekonomi informal mendominasi pasar tenaga kerja di negara berkembang. Sebagian besar pekerja tidak terdaftar secara resmi, sehingga penghasilan mereka tidak dapat dikenakan pajak. Kondisi ini mengurangi basis pajak dan menghambat peningkatan penerimaan negara.
• Korupsi dan Ketidaktransparanan: Korupsi sering menjadi penghambat bagi pengelolaan pajak yang efektif. Ketidaktransparanan dalam proses pajak dan pengeluaran pajak juga mengurangi kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak.
• Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Infrastruktur perpajakan yang belum memadai sering kali membuat negara berkembang kesulitan dalam proses pengumpulan, pelaporan, dan pengawasan pajak. Teknologi yang belum maju membatasi kemampuan untuk mengawasi pelanggaran pajak dan mengidentifikasi wajib pajak secara akurat.

3. Peluang Reformasi Pajak untuk Negara Berkembang

Di tengah tantangan tersebut, ada beberapa peluang dan inisiatif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pajak di negara berkembang:

• Digitalisasi dan Teknologi Perpajakan

  : Penggunaan teknologi dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Digitalisasi proses pajak seperti pelaporan dan pembayaran pajak online memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Beberapa negara seperti Kenya dan India telah mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk mendukung proses pajak.

• Memperluas Basis Pajak dengan Mengurangi Sektor Informal

  : Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memperluas basis pajak, terutama melalui program formalisasi usaha kecil di sektor informal. Penyediaan insentif bagi bisnis kecil agar mendaftar dan melaporkan pendapatan mereka, serta memberikan perlindungan hukum, dapat meningkatkan jumlah wajib pajak.

• Pajak yang Berkeadilan dan Progresif

  : Negara berkembang dapat mempertimbangkan sistem pajak progresif yang mengenakan tarif lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong redistribusi kekayaan di masyarakat.

• Pajak Karbon dan Pajak Lingkungan: Beberapa negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan berada di kawasan rentan perubahan iklim, seperti Brasil dan Indonesia, mulai menerapkan pajak karbon dan pajak lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Studi Kasus Reformasi Pajak di Negara Berkembang

Beberapa negara berkembang telah berhasil menerapkan reformasi pajak yang efektif, seperti:

• Kenya

  : Kenya adalah salah satu negara Afrika yang berhasil mengimplementasikan sistem pajak digital. Kenya Revenue Authority (KRA) mengembangkan platform digital bernama iTax, yang memungkinkan warga melaporkan pajak secara online. Hasilnya, kepatuhan pajak meningkat secara signifikan, terutama di kalangan wajib pajak individu.

• India

  : Reformasi pajak terbesar di India adalah penerapan Pajak Barang dan Jasa (GST) pada tahun 2017. GST menyederhanakan sistem perpajakan yang sebelumnya rumit dan menggantikan berbagai pajak regional. Reformasi ini meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan memudahkan bisnis untuk melaporkan pajak.

• Brasil

  : Brasil telah menerapkan pajak transaksi keuangan yang dikenal sebagai CPMF. Pajak ini diambil dari setiap transaksi keuangan, seperti penarikan atau transfer dana dari rekening bank. Meskipun pajak ini kontroversial dan akhirnya dihapuskan, pajak tersebut menunjukkan bagaimana negara berkembang mencoba mengeksplorasi berbagai mekanisme untuk memperluas basis pajak.

5. Peran Organisasi Internasional dalam Membantu Reformasi Pajak

Beberapa organisasi internasional memberikan dukungan bagi negara berkembang dalam reformasi perpajakan, seperti:

• Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)

  : OECD memiliki program yang disebut Tax Inspectors Without Borders (TIWB), yang bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan audit perpajakan. Melalui TIWB, negara-negara berkembang mendapatkan pelatihan dari pakar pajak internasional.

• Dana Moneter Internasional (IMF)

  : IMF menyediakan bantuan teknis dan saran kebijakan bagi negara berkembang dalam mengelola sistem pajak mereka, termasuk dalam hal mengatasi penghindaran pajak dan meningkatkan basis pajak.

• Bank Dunia

  : Bank Dunia mendukung reformasi pajak melalui proyek-proyek yang membantu memperkuat institusi perpajakan dan infrastruktur di negara berkembang. Bank Dunia juga menawarkan bantuan teknis untuk meningkatkan teknologi pajak dan memperbaiki proses administrasi perpajakan.

6. Masa Depan Sistem Pajak di Negara Berkembang

Sistem perpajakan di negara berkembang harus terus beradaptasi agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin besar. Beberapa arah kebijakan yang mungkin akan diambil meliputi:

• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

  : Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan pajak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak. Pelaporan publik mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak akan memperkuat akuntabilitas.

• Pajak Digital dan Ekonomi Digital

  : Seiring dengan meningkatnya ekonomi digital di negara berkembang, pajak untuk perusahaan digital akan menjadi penting. Kebijakan ini diperlukan untuk menangkap potensi pendapatan dari perusahaan digital yang beroperasi secara lintas batas.

• Kerjasama Regional dalam Menangani Penghindaran Pajak

  : Negara berkembang dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menangani penghindaran pajak lintas negara. Kerjasama ini penting untuk mengatasi kebocoran pajak dan memastikan bahwa perusahaan besar berkontribusi pada pendapatan negara.

Kesimpulan

Sistem pajak di negara berkembang memiliki tantangan unik, namun dengan reformasi dan dukungan teknologi yang tepat, sistem ini dapat menjadi lebih efektif dan adil. Peningkatan kepatuhan pajak, formalitas sektor informal, dan adopsi teknologi digital merupakan langkah-langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan di negara berkembang. Organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya reformasi pajak, sehingga negara berkembang dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi dan sosial.

Bagaimana menurut anda Pembaca Rakyat.id ?.

[rakyat.id]